Jakarta, 7 Mei 2026 — Data yang dipaparkan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Alex Kurniawan Edy, dalam forum “Bincang Karet Bareng APKARINDO Episode 2” pada Kamis (7/5/2026) seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak: industri pengolahan karet Indonesia sedang kolaps secara diam-diam.
Dari 155 pabrik crumb rubber yang pernah beroperasi, kini hanya tersisa 94 unit yang aktif. Utilisasi kapasitas pabrik yang ada pun anjlok dari sekitar 90 persen menjadi hanya 50 persen. Artinya, dari total kapasitas pengolahan yang dimiliki Indonesia, separuhnya kini menganggur, sementara petani di hulu terus bekerja, dan buyer di luar negeri terus menunggu pasokan.
“Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang serius antara kapasitas industri dan ketersediaan bahan baku. Dampaknya bukan hanya efisiensi yang turun harga di tingkat petani pun ikut tertekan,” kata Alex dalam forum yang diikuti 69 peserta dari berbagai elemen industri karet nasional.
10 Juta Rakyat Indonesia Bergantung, Tapi Perhatian Pemerintah Minim
Alex membuka pemaparannya dengan menegaskan skala strategis sektor karet yang kerap diabaikan: komoditas ini menyangkut kehidupan sekitar 10 juta rakyat Indonesia bukan hanya petani, tapi juga pekerja pabrik, pelaku logistik, hingga tenaga transportasi di daerah-daerah sentra karet.
Namun di balik skala yang sangat besar itu, perhatian pemerintah terhadap sektor karet dinilai masih sangat minim dibandingkan komoditas strategis lain. Tidak ada lembaga khusus, tidak ada dana perkebunan, tidak ada mekanisme stabilisasi harga yang sistematis.
“Negara-negara seperti Thailand, India, Malaysia, dan Vietnam sudah punya lembaga khusus dan subsidi yang kuat untuk sektor karet mereka. Indonesia belum. Dan itu terasa langsung di angka-angka industri,” tegasnya.
Indonesia: Produsen Besar yang Tidak Punya Kendali Harga
Salah satu persoalan paling fundamental yang disorot Alex adalah struktur penetapan harga karet global. Selama ini, harga karet Indonesia ditentukan sepenuhnya oleh pasar internasional melalui SICOM (Singapore Commodity Exchange), TOCOM (Tokyo Commodity Exchange), dan Shanghai Exchange tiga bursa yang sama sekali tidak berada di bawah kendali Indonesia.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai price taker murni: menerima harga yang ditetapkan pihak lain, tanpa kemampuan mempengaruhinya. Harga yang diterima petani di lapangan kemudian semakin tergerus oleh rantai distribusi yang terlalu panjang, biaya operasional yang tinggi, dan mutu bokar (bahan olah karet rakyat) yang tidak konsisten.
“Selama harga masih mengacu ke SICOM, kita akan terus jadi price taker. Ini harus diubah dengan kebijakan nasional yang kuat dan berani,” ujar Alex.
Ia menambahkan, sekitar 90–92 persen pasokan karet nasional berasal dari petani rakyat. Namun ironinya, petani tidak menjual langsung ke pabrik, rantai distribusi yang panjang melalui pengepul berlapis-lapis memangkas nilai yang seharusnya diterima petani secara signifikan.
Tiga Hambatan Struktural yang Menggerus Daya Saing
Alex mengidentifikasi tiga hambatan utama yang membuat industri karet Indonesia semakin tidak kompetitif di pasar global:
Pertama, biaya logistik yang tinggi. Letak geografis Indonesia yang jauh dari negara-negara konsumen karet utama membuat biaya pengiriman menjadi beban yang tidak proporsional dibanding pesaing regional.
Kedua, tuntutan regulasi EUDR (European Union Deforestation Regulation). Uni Eropa kini mensyaratkan seluruh komoditas yang masuk ke pasar mereka termasuk karet, harus dapat dibuktikan bebas dari praktik deforestasi. Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap memenuhi tuntutan legalitas dan keberlanjutan ini, yang berpotensi mempersulit akses ke pasar Eropa.
Ketiga, standar sertifikasi global yang semakin ketat. Buyer internasional kini mensyaratkan sustainability certification, ISO, dan standar eco-friendly industry yang membutuhkan investasi dan kapasitas yang belum dimiliki mayoritas pelaku industri karet Indonesia.
“Manusia Modern Tidak Bisa Hidup Tanpa Karet”
Di balik data-data yang memprihatinkan, Alex justru menyampaikan pesan optimisme kepada para petani yang menjadi peserta forum. Ia mengingatkan bahwa karet alam adalah bahan baku yang tidak tergantikan dalam kehidupan modern dari ban kendaraan, sarung tangan medis, komponen pesawat, hingga teknologi tinggi.
“Manusia modern tidak mungkin hidup tanpa karet. Jangan tinggalkan kebun karet Anda. Manfaatkan momentum harga yang sedang membaik. Rawat kebun, dan tetap bertahan,” pesannya kepada petani.
Namun optimisme itu, kata Alex, hanya bisa diwujudkan jika ada intervensi kebijakan yang nyata. Sektor karet tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang selama ini tidak pernah berpihak pada petani.
GAPKINDO Dukung BPDP Karet: Solusi Struktural yang Sudah Lama Tertunda
GAPKINDO menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan BPDP Karet (Badan Pengelola Dana Perkebunan Karet) sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditunda lebih lama. Dalam pandangan GAPKINDO, BPDP Karet bukan sekadar solusi jangka pendek ini adalah fondasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk membangun kembali daya saing industri karet Indonesia secara menyeluruh.
Agenda BPDP Karet mencakup pembiayaan peremajaan kebun yang sudah menua, riset dan inovasi teknologi pengolahan, peningkatan SDM industri, promosi karet Indonesia di pasar internasional, serta penguatan industri hilir yang selama ini masih sangat lemah.
“Ini bukan soal membantu satu pihak. BPDP Karet adalah solusi untuk keseluruhan rantai industri dari petani di kebun sampai produk karet yang sampai ke tangan konsumen dunia,” kata Alex.
Ia menegaskan bahwa dalam forum ini, GAPKINDO, DEKARINDO, dan APKARINDO telah sepakat untuk bergerak bersama mendorong percepatan kebijakan tersebut sebuah konsolidasi lintas sektor yang dinilai sebagai momentum penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Tentang GAPKINDO Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) adalah asosiasi yang mewakili perusahaan-perusahaan pengolahan dan ekspor karet Indonesia, termasuk produsen crumb rubber yang menjadi tulang punggung ekspor karet nasional.
Informasi lebih lanjut: www.apkarindo.org | @apkarindo.official
