Jakarta, 7 Mei 2026 — Langkah besar terjadi hari ini dalam industri karet nasional. Dewan Karet Indonesia (DEKARINDO), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), dan Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) resmi menyatakan kesepakatan untuk bersama-sama mendorong komoditas karet masuk ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) — sebuah langkah yang dinilai krusial bagi masa depan jutaan petani karet Indonesia.
Kesepakatan ini lahir dalam forum “Bincang Karet Bareng APKARINDO Episode 2” yang digelar secara daring, Kamis (7/5/2026), dengan tema Krisis Industri Karet Nasional dan Peran Kelembagaan dalam Stabilitas Harga. Forum diikuti peserta dari berbagai daerah sentra karet di seluruh Indonesia.
Produktivitas Rendah, Potensi Besar Tersia-sia
Ketua Umum DEKARINDO, A. Aziz Pane, membuka diskusi dengan fakta yang miris: produktivitas karet Indonesia saat ini hanya berkisar 900–950 kg per hektare per tahun — jauh tertinggal dari Vietnam yang sudah mencapai sekitar 1.700 kg per hektare.
“Padahal kita produsen terbesar kedua dunia dengan pangsa hampir 20 persen. Artinya potensi besar, tapi belum optimal,” tegas Aziz.
Ia meyakini BPDP Karet dapat menjadi solusi nyata untuk mendorong peremajaan kebun, riset, dan penguatan sumber daya manusia. “Kalau ini berjalan, ini bisa jadi game changer bagi industri karet nasional,” ujarnya.
Industri Pengolahan di Titik Kritis
Dari sisi hilir, Ketua Umum GAPKINDO, Alex Kurniawan Edy, memaparkan kondisi yang tidak kalah mengkhawatirkan: utilisasi pabrik crumb rubber anjlok dari sekitar 90 persen menjadi hanya 50 persen, sementara jumlah pabrik aktif menyusut drastis dari 155 unit menjadi 94 unit.
“Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kapasitas industri dan bahan baku. Dampaknya efisiensi turun dan harga di tingkat petani ikut tertekan,” kata Alex.
Ia juga menyoroti akar masalah yang lebih struktural: selama harga karet masih mengacu pada SICOM (Singapore Commodity Exchange), Indonesia akan terus menjadi price taker — penerima harga, bukan penentu harga. “Ini harus diubah dengan kebijakan nasional yang kuat,” tegasnya.
2,5 Juta Keluarga Petani Menunggu Keberpihakan
Ketua Umum DPP APKARINDO, Irfan Ahmad Fauzi, menyampaikan data yang menggambarkan skala krisis ini secara lebih manusiawi. Produksi karet nasional turun dari 3,1 juta ton menjadi 2,8 juta ton, sementara luas areal perkebunan menyusut dari 3,5 juta hektare menjadi sekitar 3,2 juta hektare.
“Di balik angka itu ada sekitar 2,5 juta rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya pada karet. Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak, mereka akan terus tertekan,” kata Irfan.
Ia menegaskan bahwa posisi petani selama ini adalah yang paling lemah dalam rantai pasok: tidak punya kendali atas harga, minim akses informasi pasar, dan absen dari kebijakan. “Kita tidak bisa terus menjadi price taker. Harus ada perlindungan dan penguatan kelembagaan. Di sinilah pentingnya BPDP Karet,” ujarnya.
Diskusi juga menyinggung tantangan lain yang mengepung industri: biaya logistik yang tinggi, tuntutan standar ekspor global seperti EUDR (EU Deforestation Regulation), hingga dinamika geopolitik yang terus memengaruhi harga. Para narasumber sepakat bahwa BPDP Karet adalah jawaban struktural — memperbaiki industri dari hulu ke hilir, mencakup peremajaan kebun, peningkatan produktivitas, riset, hingga pengembangan industri hilir.
Langkah Konkret Segera Diambil
Menutup forum, Irfan menegaskan bahwa momentum ini tidak akan berhenti di diskusi. DEKARINDO, GAPKINDO, dan APKARINDO akan segera menggelar pertemuan lanjutan dan menyusun langkah strategis bersama untuk mendorong percepatan kebijakan.
“Kami akan melakukan langkah vertikal ke pemerintah dan juga edukasi ke petani serta pelaku industri. Ini harus jadi gerakan bersama,” kata Irfan.
Ia menutup dengan seruan kepada pengambil kebijakan tertinggi: “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanian dapat segera memasukkan karet ke dalam BPDP. Ini menyangkut masa depan jutaan petani dan keberlanjutan industri nasional.”
Forum “Bincang Karet Bareng APKARINDO” dipandu oleh Ketua Satgas Pembentukan BPDP Karet, Kaharuddin HSN DM, S.Si. Informasi lebih lanjut: www.apkarindo.org | @apkarindo.official
