Dua puluh lima tahun perjalanan Asosiasi Petani Karet Rakyat Indonesia (APKARINDO) menjadi momentum refleksi penting, bukan hanya bagi organisasi ini, tetapi juga bagi wajah pertanian rakyat Indonesia secara keseluruhan. Seperempat abad telah berlalu sejak berdirinya APKARINDO pada 28 Oktober 2000, yang didirikan untuk memperjuangkan nasib petani karet rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan sebagian besar petani karet justru semakin terhimpit. Di tengah geliat hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi nasional, petani karet masih berjuang di bawah bayang-bayang ketidakpastian, dengan penghasilan yang belum cukup untuk hidup layak.
Menurut Outlook Karet 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementan, luas kebun karet nasional pada tahun 2024 mencapai 3,15 juta hektare, dan 88,6% atau sekitar 2,785 juta hektare di antaranya adalah kebun rakyat. Jumlah petani mencapai sekitar 2,1 juta kepala keluarga, dengan rata-rata kepemilikan lahan 1 hektare per petani. Produktivitasnya menurun dari 987 kg per hektare (2021) menjadi hanya 920 kg per hektare pada 2025. Dengan harga jual karet di tingkat petani yang sering di bawah Rp12.000 per kilogram, rata-rata pendapatan bersih petani hanya sekitar Rp700–800 ribu per bulan—jauh di bawah garis kemiskinan nasional versi BPS sebesar Rp2,2 juta per keluarga per bulan, apalagi dibandingkan standar kemiskinan global Bank Dunia yang setara Rp4,9 juta per keluarga.
Kondisi ini menegaskan bahwa sebagian besar petani karet rakyat termasuk dalam kategori “miskin bekerja” — mereka bekerja keras setiap hari, namun hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bukan karena malas, tetapi karena struktur ekonomi yang tidak adil dan kebijakan pertanian yang belum berpihak pada sektor rakyat. Sebagian besar kebun karet rakyat telah berumur tua, minim perawatan, dan jarang mendapat pemupukan karena harga pupuk nonsubsidi kini mencapai Rp7.000–9.000 per kilogram. Untuk satu hektare lahan, biaya pemupukan bisa mencapai Rp3–4 juta per tahun, hampir setengah dari total pendapatan tahunan petani. Akibatnya, tanah menjadi miskin hara, produksi menurun, dan pendapatan semakin tergerus.
Padahal, penelitian Ditjen Perkebunan menunjukkan bahwa pemupukan yang tepat dapat meningkatkan hasil antara 10–33%, tergantung kondisi tanah. Jika diasumsikan peningkatan produktivitas hanya 10%, maka tambahan produksi nasional bisa mencapai sekitar 256 ribu ton per tahun, dengan nilai ekonomi sekitar Rp2,8 triliun. Bagi petani, tambahan produksi ini berarti kenaikan pendapatan sekitar Rp1 juta per tahun atau Rp84 ribu per bulan — angka yang mungkin kecil bagi negara, tapi sangat berarti bagi jutaan keluarga di pedesaan.
Tren menurunnya luas lahan karet rakyat juga menjadi sinyal bahaya. Dalam sembilan tahun terakhir, luas areal karet menyusut rata-rata 1,8% per tahun, banyak yang beralih ke sawit dan tanaman pangan karena dinilai lebih menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa petani karet mulai kehilangan semangat untuk bertahan. Tanpa kebijakan yang mendukung, sektor karet rakyat bisa kehilangan daya saing dan berdampak pada industri hilir yang kini menyerap 60% karet alam untuk kebutuhan ban dan produk karet lainnya. Jika pasokan bahan baku dalam negeri berkurang 200 ribu ton saja, industri karet nasional berpotensi kehilangan nilai bisnis hingga Rp2,4 triliun per tahun dan bergantung pada impor.
Kesenjangan produktivitas antara perkebunan rakyat dan perusahaan besar memperburuk situasi. Produktivitas kebun rakyat (920 kg/ha) jauh tertinggal dibanding kebun swasta (1.500–2.000 kg/ha) dan kebun negara (hingga 2.200 kg/ha). Padahal, 85% produksi karet nasional berasal dari perkebunan rakyat. Tanpa subsidi pupuk dan revitalisasi kebun, jurang ini akan semakin lebar dan mengancam pasokan bahan baku industri serta neraca ekspor nasional.
Sebagian pihak menilai pupuk bersubsidi sebaiknya hanya untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Pandangan ini perlu diluruskan. Karet adalah komoditas strategis nonpangan yang menyumbang devisa besar — lebih dari US$3 miliar per tahun. Memberikan subsidi pupuk kepada petani karet bukanlah beban fiskal, melainkan investasi strategis nasional. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa setiap Rp1 triliun subsidi pupuk untuk sektor karet rakyat dapat menghasilkan tambahan nilai ekonomi hingga Rp5 triliun melalui peningkatan hasil dan perputaran ekonomi desa.
Di usia 25 tahun ini, APKARINDO menghadapi tugas berat namun mendesak: memperjuangkan hak petani karet rakyat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, mempercepat revitalisasi kebun yang berpihak pada rakyat kecil, dan memastikan agar hilirisasi industri karet memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pelaku utama, bukan hanya bagi industri besar. Selain itu, APKARINDO perlu memperkuat basis data, riset, dan konsolidasi jaringan petani di seluruh Indonesia agar advokasi kebijakan berbasis bukti menjadi semakin solid.
Petani karet rakyat bukan sekadar produsen bahan baku, tetapi penopang utama keberlanjutan industri karet nasional. Menolak subsidi pupuk bagi mereka sama artinya dengan menolak kesempatan jutaan keluarga keluar dari kemiskinan. Dua puluh lima tahun perjuangan APKARINDO adalah bukti keteguhan dan pengabdian. Namun perjuangan ini belum selesai. Di tengah kondisi yang makin berat, APKARINDO harus tetap berada di garda depan — memastikan petani kecil tidak terus terhimpit, dan karet rakyat kembali berdaya demi kesejahteraan desa dan kejayaan bangsa.
Jakarta, 28 Oktober 2025
Irfan Ahmad Fauzi
Ketua Umum DPP APKARINDO
