gambar hanya ilustrasi
Banjir bandang yang berulang kali melanda Sumatera dalam beberapa tahun terakhir bukan sekadar anomali cuaca. Ia merupakan sinyal keras bahwa lanskap ekologis pulau ini semakin kehilangan daya tahannya. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Data dan Informasi Bencana Indonesia (2023) menunjukkan bahwa banjir—termasuk banjir bandang—menjadi bencana hidrometeorologi paling dominan di Sumatera, dengan ratusan kejadian setiap tahun dan kecenderungan dampak yang kian meluas.
Puncaknya terjadi pada akhir November hingga Desember 2025. Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu tragedi kemanusiaan dan ekologis terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hingga 16 Desember 2025, BNPB mencatat 1.053 jiwa meninggal dunia, lebih dari 200 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 146.758 rumah warga rusak, disertai kehancuran fasilitas umum dan infrastruktur dengan kerugian material mencapai miliaran rupiah.
Di Sumatera, banjir bandang kerap dipicu oleh kombinasi hujan ekstrem dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu. Kajian Risiko Bencana Hidrometeorologi BNPB (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak berada pada DAS dengan tingkat degradasi tutupan lahan yang tinggi. Artinya, persoalan utama bukan semata curah hujan, melainkan rapuhnya sistem ekologis yang seharusnya menahan, menyerap, dan mengatur aliran air.
Dalam konteks inilah, pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan tanggul, normalisasi sungai, atau bantuan jangka pendek. Sumatera membutuhkan rehabilitasi lanskap yang bekerja sekaligus untuk kepentingan ekologi dan ekonomi rakyat. Salah satu opsi yang sering diabaikan, namun justru relevan secara ilmiah dan sosial, adalah penanaman pohon karet (Hevea brasiliensis).
Secara ekologis, karet merupakan tanaman tahunan dengan sistem perakaran yang relatif dalam dan menyebar. Karakter ini, sebagaimana dijelaskan dalam The Rubber Juggernaut oleh Ziegler et al. (2009), berperan penting dalam meningkatkan stabilitas tanah, mengurangi erosi, serta memperbaiki infiltrasi air—tiga faktor kunci dalam pengendalian banjir bandang dan longsor.
Studi hidrologi di Asia Tenggara oleh Bruijnzeel (2004) dalam Hydrological Functions of Tropical Forests menunjukkan bahwa lahan dengan tutupan vegetasi permanen, termasuk kebun karet rakyat, memiliki limpasan permukaan yang lebih rendah dibandingkan lahan terbuka atau pertanian semusim. Kanopi karet membantu meredam energi jatuhnya hujan, sementara serasah daun meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan kapasitas simpan air.
Karet memang bukan pengganti hutan alam. Namun FAO (2018) melalui Forests and Water: International Momentum and Action serta CIFOR (2017) dalam Trees on Farms for Livelihoods and Resilience menegaskan bahwa pada lanskap yang telah terdegradasi dan sulit dikembalikan menjadi hutan primer, tanaman tahunan produktif dapat berfungsi sebagai “solusi antara” untuk memulihkan jasa ekosistem hidrologis.
Menghidupi Lanskap, Bukan Sekadar Menghijaukan
Kegagalan banyak program rehabilitasi pascabencana di Indonesia terletak pada pemisahan antara pemulihan ekologi dan penghidupan masyarakat. Pohon ditanam tanpa nilai ekonomi, tidak dirawat, dan akhirnya mati. Karet menawarkan pendekatan sebaliknya: ekologi yang menghidupi.
Bagi masyarakat Sumatera, karet adalah tanaman yang telah lama dikenal dan diusahakan. Setelah masa tanam dan pemeliharaan awal sekitar 4–6 tahun, karet dapat disadap selama 25–30 tahun dan memberikan pendapatan relatif stabil bagi rumah tangga petani (World Agroforestry, 2016). Dalam situasi pascabencana—ketika sawah rusak dan tanaman pangan gagal panen—karet menjadi instrumen pemulihan ekonomi jangka panjang yang realistis.
Lebih jauh, karet dapat dikembangkan dalam sistem agroforestri, dikombinasikan dengan kopi, kakao, pisang, atau tanaman pangan lokal. Laporan Agroforestry for Landscape Restoration (World Agroforestry, 2016) menunjukkan bahwa sistem ini meningkatkan diversifikasi pendapatan, ketahanan pangan, serta keanekaragaman hayati dibandingkan monokultur tunggal.
Penting dicatat, yang relevan bagi Sumatera adalah karet rakyat, bukan monokultur skala besar. Kebun karet rakyat membentuk mosaik lanskap yang lebih beragam dan adaptif terhadap guncangan iklim. Pendekatan ini sejalan dengan konsep social-ecological resilience (Folke et al., 2010), di mana masyarakat berperan sebagai penjaga lanskap sekaligus penerima manfaatnya.
Dari Bencana ke Koreksi Arah Pembangunan
BNPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berulang kali menegaskan bahwa tanpa perbaikan tata kelola hulu DAS, banjir bandang akan terus berulang. Menanam karet pascabencana harus dipahami sebagai bagian dari koreksi arah pembangunan lanskap, bukan solusi teknis sesaat.
Negara perlu memastikan pendampingan teknis, akses bibit unggul, integrasi dengan rencana pengelolaan DAS, serta perlindungan lahan petani kecil. Tanpa itu, rehabilitasi hanya akan berhenti pada seremoni.
Banjir bandang di Sumatera adalah peringatan bahwa lanskap yang rusak tidak pernah netral—ia selalu menagih korban. Menanam karet pascabencana bukan romantisme agraris, melainkan pilihan rasional berbasis sains dan pengalaman sosial.
Jika Indonesia ingin lebih tangguh menghadapi krisis iklim, pemulihan harus dimulai dari tanah, pohon, dan penghidupan rakyat. Menanam karet berarti menanam ketangguhan—bagi ekosistem dan bagi mereka yang hidup di atasnya.
ytn/
