Foto: APKARINDO
Sembawa, Sumatera Selatan — Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) mendorong percepatan peremajaan kebun karet rakyat melalui dukungan kebijakan pemerintah, salah satunya dengan memasukkan komoditas karet ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan basis produksi karet nasional yang terus mengalami tekanan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rembug Petani Karet Sumatera Selatan yang digelar di Aula Pusat Penelitian Karet (Puslit Karet) Sembawa dan dihadiri lebih dari 100 petani karet dari berbagai kabupaten sentra produksi di Sumsel. Forum ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Penelitian Karet Sembawa, serta Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO). Petani Karet Rakyat Sumatera Selatan secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Keuangan Purbaya untuk mempertimbangkan kebijakan strategis tersebut.
Forum rembuk menegaskan bahwa keberlanjutan industri karet nasional sangat bergantung pada kondisi kebun karet rakyat, mengingat sekitar 92 persen produksi karet Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Data Puslit Karet menunjukkan Indonesia masih menjadi produsen karet alam terbesar kedua dunia, dengan luas areal sekitar 3,15 juta hektare dan produksi 2,26 juta ton pada 2024, namun produktivitas rata-rata masih relatif rendah, sekitar 975 kilogram per hektare per tahun.
Kondisi tersebut diperberat oleh tren penurunan produksi nasional. Dalam periode 2019–2024, produksi karet alam Indonesia tercatat turun sekitar 0,78 juta ton atau sekitar 25 persen, dipicu oleh penuaan tanaman, konversi lahan, serta serangan penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp. Penurunan ini berisiko mengganggu kesinambungan pasokan bahan baku industri karet dalam jangka menengah dan panjang.
Ketua Harian APKARINDO Pusat, Arif Susanto, menilai BPDP merupakan instrumen kebijakan paling siap untuk menjawab persoalan struktural sektor karet. “Banyak kebun karet rakyat saat ini sudah berusia di atas 25 tahun bahan 40 tahun. Jika peremajaan tidak segera dipercepat, Indonesia berisiko kehilangan basis produksi karet nasional. Karena itu, kami meminta Presiden dan Kementerian Keuangan memasukkan karet ke dalam BPDP,” ujar Arif.
Arif menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata bantuan bagi petani, melainkan investasi strategis negara. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyiapan bibit karet klon unggul bersertifikat agar program peremajaan dapat dilakukan secara massif dan menghasilkan peningkatan produktivitas kebun rakyat secara berkelanjutan.
Senada dengan itu, Ketua DPW APKARINDO Sumatera Selatan, Supartijo, menyatakan kesiapan petani di daerah untuk segera melaksanakan peremajaan kebun karet. “Untuk tahun 2026, Sumatera Selatan siap melakukan peremajaan setidaknya 1.200 hektare kebun karet rakyat. Kesiapan ini didasarkan pada kesiapan petani dan ketersediaan bibit. Jika penyiapan bibit klon unggul dipercepat, jumlah petani dan luasan yang siap diremajakan akan jauh lebih besar,” kata Supartijo.
Menurut Supartijo, kepastian program, dukungan pembiayaan, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah akan menjadi faktor kunci agar petani tidak terus menunda peremajaan dan tetap bertahan di sektor karet di tengah fluktuasi harga dan meningkatnya biaya produksi.
APKARINDO juga akan menggelar rangkaian rembug petani karet di sejumlah provinsi sentra karet lainnya. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat konsolidasi petani karet secara nasional dan membangun dukungan bersama guna mendorong kebangkitan kembali karet nasional melalui kebijakan peremajaan kebun rakyat yang terencana, berkelanjutan, dan didukung pendanaan negara.
arf/
