Oleh: Irfan Ahmad, Ketua Umum APKARINDO (Asosiasi Petani Karet Indonesia)
Foto: Apkarindo
Banjir dan longsor yang menghantam Sumatera sejak akhir November 2025 bukan hanya kabar duka, tetapi juga “audit alam” atas cara kita mengelola hulu–hilir bentang lahan. Menurut laporan BNPB yang dikutip Katadata Databoks, hingga 22 Desember 2025 bencana ini menyebabkan 1.090 orang meninggal, 186 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang luka-luka. Pada saat yang sama, studi CELIOS yang dilaporkan Mongabay memproyeksikan kerugian ekonomi Rp68,67 triliun—mencakup kerusakan rumah, fasilitas umum, hingga lahan produksi dan pertanian. Angka-angka ini menegaskan: banjir bukan sekadar peristiwa cuaca, melainkan masalah tata kelola ruang, air, dan tanah.
Di ruang publik, kita sering mendengar istilah “kerusakan hulu DAS”. DAS adalah daerah aliran Sungai, wilayah tangkapan air dari hulu sampai hilir. Ketika hulu kehilangan tutupan vegetasi yang sehat, air hujan lebih cepat berubah menjadi limpasan permukaan, lalu mengalir deras ke sungai, mempertinggi puncak banjir. Di sini, istilah teknis “infiltrasi” perlu kita sederhanakan: infiltrasi adalah kemampuan tanah menyerap air. Tanah yang “berpori” dan kaya bahan organik bekerja seperti spons; tanah yang padat dan terbuka bekerja seperti lantai semen—air langsung meluncur.
Penjelasan teknisnya bisa sangat sederhana dan berbasis riset. Penelitian hidrologi di Provinsi Jambi menunjukkan laju infiltrasi berbeda tajam antar tipe lahan: hutan mampu menyerap air sekitar 47 cm per jam, kebun karet monokultur sekitar 7–8 cm per jam, sementara kebun monokultur intensif tertentu hanya sekitar 3 cm per jam. Ini menjawab mengapa banjir dapat menjadi lebih sering dan lebih ekstrem setelah lanskap berubah: bukan karena hujan “semata”, tetapi karena tanah dan tutupan lahan kehilangan kemampuan menyerap dan menahan air.
Lalu pertanyaan pentingnya: bagaimana dengan agroforestry karet? Rubber agroforestry, atau agroforestri karet, adalah sistem budidaya karet yang tidak tunggal. Karet ditanam bersama pohon buah, kayu bernilai, tanaman rempah/pangan, dan vegetasi bawah yang dikelola. Intinya, ia membangun kembali “arsitektur” lahan yang lebih mirip hutan: ada kanopi, ada lapisan bawah, ada serasah (daun gugur) yang memperkaya tanah. Mengapa ini relevan untuk banjir? Karena semakin beragam struktur vegetasi dan perakaran, semakin besar peluang terbentuknya pori-pori tanah dan jalur air (makropori) yang meningkatkan penyerapan, menahan erosi, dan menstabilkan kelembapan.
Memang, riset infiltrasi spesifik “angka per jam” untuk setiap desain agroforestri karet tidak selalu tersedia dalam satu kalimat ringkas seperti data Jambi di atas. Namun arah ilmiahnya kuat: meta-analisis tentang penanaman pohon/aforestasi di wilayah tropis menunjukkan kapasitas infiltrasi rata-rata meningkat sekitar tiga kali lipat setelah lahan ditanami pohon. Selain itu, bukti dari berbagai studi agroforestri karet menunjukkan perbaikan kualitas tanah dan jasa ekosistem (termasuk pengelolaan air) dibanding sistem monokultur. Bahkan pada praktik tumpangsari karet tertentu, stok karbon organik tanah dan nitrogen dapat meningkat dibanding monokultur—indikator tanah yang lebih “hidup” dan cenderung lebih mampu menyerap air.
Bagi pemangku kebijakan, kekhawatiran yang wajar adalah: “Apakah agroforestri menurunkan produksi?” Pengalaman internasional memberi jawaban yang menenangkan. Studi peer-reviewed di Thailand menemukan bahwa rubber agroforestry memberi manfaat biodiversitas tertentu tanpa menurunkan hasil (tanpa kompromi yield) pada konteks kebun rakyat yang diteliti. Ini penting, karena kebijakan harus menjaga dua hal sekaligus: ekonomi petani dan keselamatan ekologis.
Contoh sukses lain datang dari Amazon Brasil melalui skema kawasan “extractive reserve”—wilayah yang melindungi hutan sambil menghidupi masyarakat melalui hasil hutan non-kayu, termasuk penyadapan karet. Di Acre, Negara bagian Brasil, kemitraan rantai pasok karet alam untuk produk bernilai (misalnya industri alas kaki) dilaporkan telah mendukung lebih dari 1.200 keluarga penyadap melalui koperasi, dengan insentif harga lebih baik karena praktik berkelanjutan dan perlindungan hutan. Ini menunjukkan satu pelajaran: ketika pasar dan kebijakan menghargai “karet yang menjaga hutan”, ekonomi konservasi bisa nyata, bukan slogan.
Karena itu, jika kita serius menjawab banjir Sumatera, kita perlu menggeser fokus dari sekadar normalisasi sungai di hilir menuju rekayasa lanskap di hulu. Rubber agroforestry layak naik kelas menjadi agenda kebijakan: untuk rehabilitasi DAS, untuk perlindungan Hutan Desa dan perhutanan sosial, untuk diversifikasi pendapatan petani, dan untuk ketahanan air. Banjir 2025 seharusnya menjadi titik balik: kita membangun sistem produksi yang tidak membuat tanah kehilangan daya serapnya, dan tidak membuat masyarakat membayar mahal setiap kali hujan turun deras.
arf/
