Jakarta, 27 Desember 2025 — Suara keprihatinan dan harapan bergema dalam Webinar Diskusi Akhir Tahun Asosiasi Petani Karet Rakyat Indonesia (APKARINDO), Jumat (26/12). Dengan tema “Revitalisasi Karet Rakyat Menuju Hilirisasi Berkelanjutan”, forum ini menjadi ruang refleksi kritis sekaligus pencarian solusi nyata bagi masa depan sekitar 1,57 juta kepala keluarga petani karet Indonesia.
Ketua Umum APKARINDO, Irfan Ahmad Fauzi, M.Hum membuka diskusi dengan menyoroti tekanan berat yang dihadapi petani. Fluktuasi harga karet dunia yang tak menentu, biaya produksi yang terus membumbung, dan produktivitas kebun yang stagnan telah membuat banyak petani terperangkap dalam siklus defisit. Aspirasi yang mengemuka kuat dari akar rumput adalah keinginan agar komoditas karet segera mendapatkan perhatian yang setara dengan sawit, kakao, dan kelapa, khususnya melalui skema pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Dari sisi pemerintah, Ir. Elis Yuningsih, MM, dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, mengakui kompleksitas tantangan yang ada. Ia menjelaskan bahwa strategi pemerintah berfokus pada tiga pilar utama: peremajaan kebun tua dengan klon unggul berproduktivitas tinggi, penerapan standar budidaya berkelanjutan (GAP, GHP, GMP), serta penguatan kelembagaan petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Namun, ia tak menampik bahwa kendala anggaran dan cakupan pembinaan yang masih terbatas menjadi tantangan nyata dalam eksekusi program di lapangan.
Perspektif yang lebih visioner disampaikan oleh Prof. (Ris) Ir. Didiek Hadjar Goenadi, Ph.D. Ia melihat karet alam bukan sekadar komoditas mentah, melainkan bahan baku strategis untuk berbagai industri hilir masa depan, mulai dari aspal karet, bantalan jembatan, hingga biofuel. Menurutnya, langkah terobosan yang paling realistis dan mendesak saat ini adalah memasukkan karet dalam skema BPDP. “Model pendanaan dari ekosistem untuk ekosistem ini telah terbukti untuk komoditas lain. Dana dari kontribusi eksportir dapat diinvestasikan kembali untuk peremajaan, riset, dan insentif hilirisasi,” jelasnya. Lebih jauh, Prof. Didiek menekankan peran sentral APKARINDO sebagai jembatan aspirasi yang harus aktif menyuarakan dan mengadvokasi kepentingan petani hingga ke tingkat kebijakan tertinggi. “APKARINDO tidak boleh menunggu. Dengan data yang kuat dan organisasi yang solid, suara petani karet harus didengar oleh Presiden dan menjadi bagian dari agenda prioritas nasional,” tegasnya.
Analisis mendalam dari lapangan disajikan oleh Dr. Lina Fatayati Syarifa dari Puslit Karet. Data penelitiannya mengungkap potret suram ekonomi rumah tangga petani, di mana pengeluaran rutin seringkali melampaui pendapatan dari kebun. Salah satu akar masalahnya adalah rantai tata niaga yang panjang dan tidak efisien. Dr. Lina kemudian menawarkan solusi yang lebih lincah dan langsung menyentuh kebutuhan petani. “Pembentukan UPPB seringkali terkendala birokrasi dan modal. Yang lebih urgent dan bisa segera dilakukan adalah membentuk kelompok-kelompok pemasaran petani yang dibina langsung oleh APKARINDO. Kelompok ini dapat berfungsi mengumpulkan hasil panen dalam volume besar, menegosiasikan harga langsung dengan pabrik, dan memastikan mutu standar. Ini memutus mata rantai panjang, meningkatkan bargaining position, dan yang terpenting, bisa dilakukan sekarang,” paparnya.
Dialog semakin hidup ketika para pengurus dan petani dari berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan menyampaikan keluhannya langsung. Mulai dari minimnya akses terhadap bibit unggul, konversi lahan ke tambang, hingga penolakan produk oleh pabrik karena masalah mutu. Tanggapan dari para narasumber berfokus pada solusi praktis: pentingnya sertifikasi dan pembinaan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas bokar, serta skema pendampingan selama masa Tanam Belum Menghasilkan (TBM) melalui sistem tumpang sari (intercropping) agar petani tetap memiliki sumber penghasilan.
Webinar ini ditutup dengan komitmen bersama untuk mendorong aksi kolektif. Rekomendasi konkret yang dihasilkan antara lain pengusulan formal skema BPDP untuk karet, percepatan peremajaan dengan skema pendanaan kreatif, penguatan kelompok pemasaran petani di bawah binaan APKARINDO, serta penyiapan strategi adaptasi terhadap regulasi lingkungan global seperti EUDR. Revitalisasi karet rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam diskusi, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan sinergi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, dengan petani dan asosiasinya sebagai subjek utama perubahan.
okt/
